DEPOKNETWORK.CO – Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila sebagai momentum sejarah lahirnya dasar negara yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya mengandung nilai-nilai filosofis, tetapi juga merupakan landasan konstitusional yang seharusnya menjiwai seluruh kebijakan publik di Indonesia. Namun, peringatan ini patut disertai refleksi mendalam terhadap keselarasan antara cita-cita luhur Pancasila dan realitas kebijakan yang dijalankan saat ini.
Laporan yang dimuat dalam media Tempo berdasarkan data International Monetary Fund (IMF) menyebut bahwa Indonesia berada pada peringkat ketiga tertinggi dalam tingkat pengangguran di kawasan Asia. Temuan ini menimbulkan keprihatinan mendalam, terutama ketika dikaitkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat Pemilihan Presiden 2024, di mana disebutkan bahwa akan diciptakan 19 juta lapangan kerja baru. Sebuah janji yang ambisius, namun perlu diuji dalam kerangka kebijakan konkret yang terukur dan berkelanjutan.
Dalam konteks lain, perhatian publik juga tertuju pada pemberitaan Tempo mengenai rancangan anggaran kementerian dan lembaga tahun 2026, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menempati posisi terakhir (peringkat ke-10) dari sisi alokasi anggaran. Ini menjadi catatan serius, mengingat amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara eksplisit menempatkan misi “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai salah satu tujuan utama negara.
Hal ini menjadi semakin ironis jika dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan negara untuk menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah secara gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta. Dengan keterbatasan alokasi anggaran, pertanyaan mendasar muncul bahwa sejauh mana negara serius dalam memenuhi amanat konstitusi tersebut?
Pancasila, khususnya sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menuntut kehadiran negara yang adil, berpihak, dan konsisten dalam menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya. Ketimpangan antara janji politik, data sosial ekonomi, dan realitas anggaran publik menunjukkan adanya ketidaksinambungan antara nilai dan pelaksanaan.
Oleh karena itu, peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini seharusnya tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi ruang evaluatif untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, khususnya di sektor ketenagakerjaan dan pendidikan, benar-benar berpijak pada semangat Pancasila dan cita-cita Proklamasi.
Pancasila bukan hanya warisan sejarah, melainkan pedoman moral dan arah kebijakan yang seharusnya diwujudkan secara nyata dan berkeadilan. Mengabaikannya dalam praktik kebijakan adalah bentuk pengingkaran terhadap janji konstitusional kepada rakyat Indonesia.
Dalam kerangka tersebut, refleksi terhadap pelaksanaan kebijakan negara perlu disertai dengan evaluasi yang menyeluruh. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu membuka ruang dialog publik yang inklusif dengan akademisi, pendidik, pelaku usaha, dan masyarakat sipil untuk membangun kesepahaman bersama mengenai arah pembangunan sumber daya manusia. Kejelasan rencana kerja, keterpaduan lintas sektor, dan penguatan kapasitas kelembagaan menjadi langkah strategis yang harus segera dilaksanakan.
Di sisi lain, tindak lanjut dari refleksi ini juga membutuhkan keterlibatan aktif generasi muda sebagai bagian dari solusi, bukan hanya objek kebijakan. Peran pemuda dalam mengawal kebijakan, menyuarakan aspirasi, hingga menciptakan inovasi sosial dan ekonomi harus didorong melalui pendidikan karakter, penguatan literasi digital, serta peningkatan kapasitas kepemimpinan berbasis nilai-nilai Pancasila.
Kita tidak bisa hanya berharap pada angka-angka target politik. Generasi emas 2045 tidak akan tercapai tanpa keberpihakan nyata kepada pendidikan, kesempatan kerja, dan partisipasi pemuda secara bermakna. Sudah saatnya kita bergerak bersama, mengutamakan keadilan sosial, dan memastikan bahwa Indonesia ke depan bukan dihuni oleh generasi cemas, tetapi oleh generasi emas—yang cerdas, tangguh, dan berkarakter Pancasila.
Penulis: Dodi Sutrisno, M.Pd (Pemerhati Kebijakan Publik/Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Depok)
Alhamdulillah, ikut Bersyukur dan bangga, teruskan pencerahan peradaban, bukan hanya tuk ketauhidan, tapi juga untuk Ideologi Bangsa kita, demi persatuan dan keutuhan berbangsa dan bernegara RI tercinta . Teruskan.