DEPOKNETWORK.CO – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menekankan pentingnya penguatan UMKM melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Tenaga Ahli Menteri UMKM RI Bidang Pembiayaan dan Skema UMKM, Faisal Anwar, menyampaikan bahwa momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kota Banjarbaru tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga refleksi komitmen daerah dalam membangun fondasi ekonomi berbasis UMKM. Hal tersebut disampaikan saat mendampingi Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, dalam puncak peringatan HUT Kota Banjarbaru, Senin (20/4/2026).
“Momentum HUT ke-27 ini menunjukkan bahwa Banjarbaru tidak hanya tumbuh sebagai kota administratif, tetapi juga sebagai kota yang berkomitmen membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan UMKM,” ujar Faisal.
Faisal juga menyoroti contoh nyata penguatan UMKM melalui kisah usaha “Mama Khas Banjar” yang sempat menghadapi persoalan hukum terkait legalitas produk pangan pada tahun 2025. Setelah menyelesaikan persoalan tersebut, pelaku usaha mampu bangkit dengan melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk memperkuat legalitas dan kualitas produk melalui pendampingan berbagai pihak.
“Pengalaman yang dialami Firly menjadi pelajaran penting bahwa penegakan regulasi harus berjalan beriringan dengan pembinaan. Kita ingin memastikan UMKM tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga memiliki kapasitas untuk tumbuh dan bersaing. Di sinilah peran negara hadir, bukan sekadar mengatur, tetapi juga memberdayakan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Faisal menekankan pentingnya penguatan ekosistem pembiayaan yang inklusif bagi pelaku UMKM agar mampu berkembang dan pulih lebih cepat pasca krisis.
“Akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau menjadi faktor krusial agar UMKM bisa bangkit lebih cepat. Kolaborasi dengan perbankan dan sektor swasta harus terus diperkuat agar UMKM benar-benar naik kelas,” tambahnya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik, Reghi Perdana, menilai bahwa model kolaborasi lintas sektor seperti yang terjadi pada kasus “Mama Khas Banjar” perlu direplikasi secara nasional.
“Ini bukan hanya cerita satu usaha, tetapi model kebijakan. Ketika pemerintah pusat, daerah, lembaga keuangan, dan komunitas bergerak bersama, maka dampaknya akan jauh lebih besar dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ke depan, model penguatan UMKM berbasis kolaborasi ini diharapkan dapat terus diperluas dan direplikasi di berbagai daerah, sehingga semakin banyak pelaku usaha kecil yang mampu berkembang serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
