DEPOKNETWORK.CO – Aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) menuai kritik dari kalangan nelayan daerah. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Asahan, Iswan S.H., didampingi Bendahara DTM Ahmad Faisal, menilai aksi tersebut tidak mencerminkan kepentingan nelayan secara luas dan diduga hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.
Ahmad Faisal menyayangkan aksi demonstrasi yang dinilai tidak mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan nelayan di berbagai daerah, khususnya di luar Pulau Jawa. Menurutnya, persoalan nelayan di Indonesia memiliki kompleksitas yang berbeda-beda di setiap wilayah dan tidak bisa disamaratakan.
“Kami melihat aksi SNI ini hanya mengatasnamakan nelayan dari kelompok mereka sendiri, tanpa melihat realitas dan kompleksitas persoalan nelayan di seluruh Indonesia,” ujar Ahmad Faisal dalam keterangan yang diterima, Senin (22/12/2025).
Faisal menilai berbagai program dan kebijakan yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejauh ini telah dirasakan manfaatnya hingga ke daerah, termasuk oleh nelayan di Kabupaten Asahan. Ia menyebut kebijakan tersebut dirancang untuk menjawab persoalan nelayan secara nasional, bukan parsial atau sektoral.
“Program KKP selama ini sudah kami rasakan langsung di daerah. Artinya, kebijakan yang dijalankan tidak hanya berpihak pada wilayah tertentu, tetapi berupaya menjangkau nelayan secara nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Faisal menyoroti salah satu tuntutan aksi SNI terkait penetapan harga acuan ikan yang diminta serendah mungkin. Menurutnya, tuntutan tersebut tidak disertai dengan komitmen untuk mendaratkan hasil tangkapan di wilayah penangkapan, khususnya di kawasan timur Indonesia.
“Kalau harga acuan ikan ditekan serendah mungkin, tapi ikan justru didaratkan di wilayah lain, ini tentu merugikan nelayan daerah. Seharusnya ada komitmen pendaratan ikan di lokasi penangkapan,” tegasnya.
Faisal juga menyatakan dukungannya terhadap kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan serta meminta pemerintah pusat agar tidak mudah terpengaruh oleh tekanan kelompok tertentu yang dinilai tidak merepresentasikan suara nelayan secara menyeluruh.
“Kami berharap pemerintah pusat tetap konsisten menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan nelayan secara nasional dan tidak terpengaruh oleh tekanan kelompok yang hanya membawa kepentingan segelintir pihak,” pungkasnya.
Faisal berharap setiap aspirasi nelayan disampaikan dengan memperhatikan regulasi yang berlaku serta kondisi riil di lapangan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mendukung keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan nasional.
