DEPOKNETWORK.COM – Sistem administrasi perpajakan Coretax yang diandalkan untuk mendukung digitalisasi pajak justru menuai keluhan dari masyarakat. Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS, Muhammad Kholid, mendesak Kementerian Keuangan agar segera merespons berbagai gangguan teknis yang dikeluhkan, terutama oleh pelaku usaha.
“Digitalisasi perpajakan adalah langkah positif yang kita dukung, tetapi harus dilaksanakan secara matang. Jangan sampai masyarakat terbebani oleh sistem yang seharusnya membantu mereka,” tegas Kholid, legislator dari daerah pemilihan Kota Depok dan Kota Bekasi.
Kholid, yang juga lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, mengapresiasi inisiatif Kementerian Keuangan dalam memperkenalkan Coretax sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Namun, ia mengingatkan bahwa berbagai masalah teknis dan operasional yang terjadi dapat menggerus kepercayaan publik.
“Sistem perpajakan yang modern dan transparan adalah kebutuhan. Tapi jika implementasinya tidak direncanakan dengan baik, tujuan akhirnya tidak akan tercapai. Prioritasnya adalah memastikan layanan kepada masyarakat berjalan tanpa hambatan,” tambahnya.
Kholid juga mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang tidak memberikan sanksi kepada wajib pajak yang terlambat menerbitkan faktur akibat kendala sistem. Meski demikian, ia menilai kebijakan ini hanya solusi sementara.
“Ini keputusan bijak, tetapi untuk jangka panjang, masalah teknis pada Coretax harus diperbaiki secara menyeluruh. Masyarakat perlu percaya bahwa sistem ini dapat diandalkan,” ujarnya.
Selain itu, Kholid menekankan pentingnya komunikasi yang lebih baik antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan wajib pajak. Ia meminta DJP memberikan penjelasan transparan terkait gangguan yang terjadi serta langkah perbaikan yang direncanakan.
“Ketidakjelasan hanya akan memperburuk kepercayaan publik. DJP harus lebih proaktif menjelaskan apa yang sedang dilakukan agar masyarakat merasa didengar,” ungkap Kholid.
Sebagai penutup, Kholid menegaskan bahwa Komisi XI DPR RI akan terus mengawal reformasi perpajakan untuk memastikan sistem berjalan optimal.
“Kami berkomitmen memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan agar persoalan ini segera terselesaikan. Rakyat berharap pada sistem perpajakan yang adil, efisien, dan transparan. Itu amanah yang harus kita wujudkan bersama,” pungkasnya. (ed)
